Sejarah BPK Perwakilan

Pada masa reformasi, BPK mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu hasil pemeriksaan diantaranya telah dilakukan perubahan atas UUD 1945 yang dituangkan dalam perubahan ketiga UUD 1745, BAB VIII A, Pasal 23 E, Pasal 23 F dan Pasal 23 G, dan telah diundangkan tiga paket Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Memenuhi amanat Undang-undang Dasar 1945 perubahan III Pasal 23 G (1) yang menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan disetiap provinsi, maka pada tanggal 26 Oktober 2007 telah diresmikan Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat oleh Ketua BPK RI Bapak Anwar Nasution. Peresmian kantor tersebut berdasarkan keputusan BPK-RI No.39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pada bulan September 2009 terjadi gempa bumi, sehingga kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pindah ke Jalan Kali Serayu No. 11 Padang.   Selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2010 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (hingga sekarang) menempati gedung baru di Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Padang, yang diresmikan secara langsung oleh Ketua BPK, Hadi Purnomo.

KEPALA BPK PERWAKILAN DARI MASA KE MASA :

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah mengalami empat periode kepemimpinan yaitu:

  • Drs. Maulana Ginting M.Si. (Oktober 2007 s.d. Maret 2011);
  • Betty Ratna Nuraeny, S.H. (Maret 2011 s.d. September 2015);
  • Eldy Mustafa, S.H., M.H. (Oktober 2015 s.d. September 2016);
  • Dra. Eliza, M.M., Ak., CA (Oktober 2016 s.d. Juli 2017)
  • Pemut Aryo Wibowo S.E., M.Si., Ak. (Agustus 2017 s.d. Sekarang)